Koran-beritaindonesia.online | BELGIA –
Mengenang sejarah integrasi pulau Belitong terhadap NKRI, Komunitas Diskusi 17 Belitong menggelar mengenang Moektamar 2 Rakyat Indonesia, dimana sejarah moektamar itu sudah 3 generasi (78 tahun) tepatnya tanggal 13 Juli 1947, jauh sebelum lahirnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengenang Moektamar 2 Rakyat Indonesia Pulau Belitong ke 78 yang dilaksanakan di Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Renggiang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ahad (13/7/2025).

Dihadiri oleh Tokoh Nasional putra asli Belitong HM. Muas, Anggota DPD RI Ir. H. Darmansyah Husein diwakili oleh stafnya Noviarto, Wakil Gubernur Babel Hellyana, para Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung H. Muhtar Motong, Taufik Rizani, Edi Nasapta, Sarifah Amelia dan Maisinun,

Hadir juga Ketua DPRD Belitung Vina Crystin Ferani, Bupati Belitung Djoni Alamsyah, Wakil Bupati Beltim Khairil Anwar, Sekda Belitung Marzuki, Forkopimda Belitung dan Belitung Timur, para Kepala Desa se-Belitong, mantan Bupati Beltim Drs. Burhanudin, S.H yang merupakan putra salah satu Tokoh Pejuang, juga hadir Tokoh Adat, Tokoh Agama dan masyarakat lainnya.

Mengenang Moektamar Rakyat Indonesia Pulau Belitong ke 78 dikemas menjadi sebuah diskusi dalam rangka momentum untuk pemersatu dan perekat rakyat Belitong yang semakin nampak tergradiasi rasa ke Belitongannya.

Dalam diskusi mengenang Moektamar Rakyat Indonesia Pulau Belitong ke 78 di pimpin oleh moderator H. Hasimi Usman dengan menghadirkan 4 Narasumber, yaitu H. Abdul Hadi Adjin selaku Sekretaris Pengarah Moektamar Rakyat Indonesia ke 78, Salim YAH selaku Budayawan Belitong, Suryadi Saman Mantan Wakil Gubernur pertama Babel selaku Ketua Panitia Pengarah Moektamar Pulau Belitong dan H. Nazalius selaku Tim Pengarah.

HM. Muas, mengatakan bahwa Moektamar ke 2 ini merupakan Napak tilas ke 78 tahun.

“Dimana perjuangan Masyarakat Paal Satu Belitung, Aik Seruk sampai Selat Nasik, Lancor juga. Tentunya menjadi hal pokok untuk bisa ditelaah kembali oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” tegas Muas, Mantan Anggota DPR RI era Soeharto- Habibie.

Dia melanjutkan, bahwa hak-hak keadilan rakyat Belitong khususnya dan rakyat Bangka umumnya, juga terkait masalah tambang agar ditegakkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Menyangkut soal Pejuang yang akan dimunculkan sebagai Pahlawan harus betul-betul dijadikan barometer perjuangan Indonesia di Bangka Belitung.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana sangat mengapresiasi semangat dari Moektamar Rakyat Indonesia Pulau Belitong yang merupakan lahirnya sejumlah kesepakatan konkret termasuk salah satunya dukungan untuk pendirian Fakultas UBB di Belitung.

“Saya mengapresiasi dan bangga serta ikut mendukung, hari ini juga hadir Tokoh Nasional putra asli Belitong seperti Bang Muas, ada hadir juga rekan-rekan Legislatif DPRD Provinsi dari Dapil Belitung dan Belitung Timur untuk menunjukkan satu komitmen kebersamaan, semoga kekompakan ini terus terjaga,” ungkapnya.

Dari gelaran mengenang Moektamar ke 2 setelah mendengar banyak masukan, pendapat, usul saran serta sambutan dari Tokoh Politik maupun pejabat yang hadir disimpulkan suatu rekomendasi yaitu :

1. Agar setiap tanggal 13 Juli diperingati sebagai hari integrasi rakyat Belitong pro NKRI.
2. Bukti sejarah muktamar rakyat Indonesia Pulau Belitung Simpang Tiga pada tanggal 13 Juli 1947 perlu dibangun monumen integrasi dengan visi satoe pulau satoe Belitong.
3. Untuk menjaga ruh integrasi perlu berdirinya yayasan satoe pulau satoe Belitong
4. Peringatan Hari integrasi rakyat Belitung pro NKRI setiap tanggal 13 Juli diperingati secara bergiliran.
5. PT Timah TbK sudah ratusan tahun menguras hasil bumi Pulau Belitung, harus membangun Smelter di Pulau Belitung sehingga hanya SN (balok Timah) yang keluar.
6. PT Timah TbK hendaknya menyerahkan kembali IUP yang sudah habis kandungan timahnya (Mining Crousure) atau penutupan tambang.
7. PT Timah Belitung menjadi mitra yang saling menguntungkan.
8. Memberantas mafia di segala sektor.
9. Pemanfaatan dan pengelolaan dana CSR yang transparan dan bermanfaat bagi masyarakat.
10. Subsidi biaya tiket pesawat kepada maskapai penerbangan.
11. Pariwisata perlu single branding Satoe Pulau Satoe Belitong.
12. Adanya Fakultas UBB di Pulau Belitung.
13. Kesetaraan dalam anggaran Pulau Belitung melalui APBD Provinsi maupun dana Daba.
14. Pengusulan nama pahlawan nasional atas nama H.AS. Hanandjoeddin.
15. Pejabat tidak membuat kegaduhan terutama rivalitas Gubernur dan Wakil Gubernur karena permasalahan pribadi jangan dibawa-bawa ke ranah politik.

Penulis : Venno.
Editor : Edward. AN.