(BI) online. Jakarta – Pembahasan mengenai honorer Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) siluman ternyata sudah dilakukan oleh Komisi II DPR RI pada Desember 2023 lalu.
Komisi II telah mewanti-wanti MenPAN RB dan BKN untuk memprioritaskan sejumlah kategori tenaga honorer dalam pengangkatan menjadi PPPK tahun 2024 ini.
Menurut Komisi II DPR, data yang sudah masuk ke BKN, tidak 100 persen murni data tenaga honorer pahlawan, melainkan ada honorer PPPK siluman alias bodong.
Untuk kategori tenaga honorer PPPK yang akan dijadikan MenPAN RB prioritas dalam pengangkatan PPPK 2024 ini adalah dari jenjang masa kerja dan usia.
Disahkannya UU ASN 2023 diharapkan DPR RI untuk bisa menjadi payung hukum bagi para tenaga honorer.
Sebagaimana telah diungkap oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang bahwa para tenaga honorer mengkhawatirkan adanya honorer siluman.
Meski sudah mengabdi puluhan tahun, namun nama tenaga honorer yang asli digantikan oleh tenaga honorer siluman.
Hal tersebut merupakan bagian dari keluhan tenaga honorer yang sudah disampaikan oleh DPR RI.
Ada 2 poin penting yang disampaikan oleh DPR RI terkait hal yang dikhawatirkan oleh tenaga honorer:
1. Tidak terdaftar sebagai prioritas pengangkatan PPPK setelah mengabdi puluhan tahun.
2. Khawatir data diganti dengan tenaga honorer titipan dan fiktif.
Terkait poin kedua, Junimart Girsang memberikan penjelasan lebih detail bahwa fakta di lapangan memang demikian.
Jadi nama A diganti dengan nama lain dengan masa kerja puluhan tahun padahal dia tidak pernah menjadi tenaga honorer sebelumnya,” ungkap Junimart Girsang saat rapat bersama dengan MenPAN RB, LAN, dan yang lain.
“Itu fakta dilapangkan, bisa dicrosh cek!,” lanjutnya.
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menguatkan agar UU ASN tahun 2023 yang sudah disahkan bisa menjadi penentu nasib para tenaga honorer.
Melihat fakta di lapangan yang sudah terjadi, DPR RI meminta pada MenPAN RB dan BPKP untuk segera melakukan audit dan validasi data tenaga honorer.
Hal tersebut dilakukan agar menghindari tenaga honorer siluman yang mengganggu hak para honorer pahlawan.
Jangan sampai honorer siluman mengganggu hak dari honorer pahlawan, honorer pahlawan itu yang dari dulu sudah bekerja, honorer siluman yang tiba-tiba masuk karena dekat sama elit itu harus dibuang,” kata Mardani Ali Sera.
Seperti sudah diumumkan pemerintah, jumlah formasi CPNS 2024 dan PPPK 2024 yang disiapkan pemerintah mencapai 2.302.543.
Lowongan PPPK pada tahun 2024 totalnya mencapai 1.605.694 formasi yang merupakan gabungan jatah formasi PPPK instansi pusat dan daerah.
Perincian kuota formasi PPPK 2024 instansi daerah yakni untuk guru sebanyak 419.146 orang, tenaga kesehatan 417.196 orang, dan tenaga teknis 547.416 orang.
Di Madina Banyak Honorer Siluman
Sementara di Mandailing Natal (Madina), dalam kasus pengumuman seleksi PPPK Guru 2023, terindikasi banyak honorer siluman.
Dari data yang dihimpun Pojoksatu.id, dan dikonfirmasikan ke Kepala Inspektorat Madina Rahmad Daulay, Sabtu (27/1/2024), ada lebih 7 orang guru honorer PPPK yang lulus seleksi 2023 diduga honorer siluman.
Ketika wartawan Pojoksatu.id, mengirimkan nama-nama diduga honorer siluman, Kepala Inspektorat Madina memberikan jawaban begini.
“Sudah masuk dalam rekap data sebelumnya pak,” jelas Kepala Inspektorat Madina.
Belum diketahui jumlah pasti honorer siluman di Madina terkait kisruh PPPK 2023.
( ALI NASUTION )
Share this content:
