(BI). Online Jakarta – Kontroversi mengenai penggunaan dana hibah yang diterima oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dari Kementerian BUMN terus bergulir. Sekjen PWI Pusat, Sayid Iskandarsyah, telah memberikan klarifikasi terkait isu penyelewengan dana sebesar Rp 2,9 miliar, menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan merupakan fitnah.

Menurut Sayid, dana hibah sejumlah Rp 6 miliar tersebut telah dialokasikan untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di sepuluh provinsi dan Sekolah Jurnalisme Indonesia. Namun, tuntutan akan transparansi dan pertanggungjawaban tetap mengemuka dari berbagai pihak, termasuk Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI), yang berencana menyurati Kementerian BUMN untuk mendapatkan penjelasan resmi.

Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana publik, terutama yang berkaitan dengan institusi pers yang seharusnya menjadi pilar kepercayaan masyarakat. Dalam era informasi yang serba cepat dan mudah tersebar, kejelasan dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menjaga integritas lembaga pers.

PWI, sebagai organisasi yang mewadahi para wartawan, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap sen yang diterima digunakan untuk tujuan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini bukan hanya tentang memenuhi standar hukum, tetapi juga tentang memelihara kepercayaan publik terhadap media.

Di tengah maraknya berita palsu dan informasi yang menyesatkan, peran pers sebagai penyedia informasi yang akurat dan dapat dipercaya menjadi semakin krusial. Kasus dana hibah PWI ini menjadi ujian bagi integritas pers nasional dan sekaligus menjadi peluang untuk memperkuat praktik jurnalisme yang bertanggung jawab.

Sebagai penutup, kasus ini mengingatkan kita semua bahwa dalam menjalankan fungsi jurnalisme, prinsip-prinsip etika dan transparansi tidak boleh dikompromikan. Hanya dengan cara itu, pers dapat terus menjalankan perannya sebagai pilar demokrasi yang kuat dan tidak tergoyahkan.

Author : Lodi

Editor  : Edward A.N.