Koran Berita Indonesia online | LABUAN BAJO – Pemerintah Kab. Manggarai Barat/ Labuan Bajo, melalui Satpol PP yang beroperasi di kawasan Pantai Pede Labuan Bajo, para pelaku UMKM menyimpan keresahan merupakan komunitas ekonomi rakyat.
Hiruk pikuk komunitas pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengosongan dan pembongkaran Kantin milik pedagang UMKM dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Manggarai Barat pada Kamis (13/11/2026), setelah sebelumnya kedai milik warga diancam oleh pamong pemerintah tersebut
Langkah ini merupakan buntut penolakan pihak pemilik Kedai terhadap lapak yang seolah-olah ditetapkan Dinas terkait oleh beberapa oknum yang mengaku anggota Satpol PP dengan mengikut sertakan Samsat Labuan Bajo, datang memberi tahu secara dor to dor ke setiap pemilik kantin para UMKM Pantai Pede yang terkesan mengintimidasi.
Hal ini menimbulkan reaksi penolakan dari pelaku umkm pantai pede. Suzanti Nesakh selaku Ketua Komunitas UMKM Pantai Pede saat diminta keterangan, bahwa kedatangan para petugas tidak sesuai prosedur tanpa ada pemberitahuan, tidak di sertakan surat perintah tugas
Suzanti Nesakh, kemudian menyampaikan keberatannya melalui media Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik setelah beredar di media sosial.
“Seharusnya pembongkaran pengosongan aparat pemerintah terkait lebih memahami prosedur yang sebenarnya,” ucap Susanti.
Menyikapi hal tersebut, beberapa hari lalu Komunitas UMKM Pantai Pede mengirim surat permohonan audens yang di tanda tangani oleh Penasihat dan Ketua Komunitas yang ditujukan kepada: Bupati
Edistasius Endi, S.E, Ketua DPRD Benediktus Nurdin, S.T, Kasat Pol PP
Manggarai Barat, Mias Ontong dan Kepala Samsat Anjas Pranda.
“Surat kami, di kirim melalui aktifis dan mahasiswa PMKRI Manggarai Barat yang ikut serta mendukung aktifitas UMKM Pantai Pede Labuan Bajo berdasarkan kemanusiaan,” ujar Ketua Komunitas UMKM Pantai Pede.
Mias Ontong selaku Kasat Pol PP Manggarai Barat via telpon seluler terkait permasalahan yang terjadi di Pantai Pede, Labuan Bajo.
“Kami SatPol PP tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan membongkar dan menggusur kantin para UMKM dikawasan lahan Pantai Pede adalah wewenang Privinsi,” ucap Kasat Pol. PP.
Mias Ontong, mengarahkan untuk berkordinasi dengan Anjas Pranda dari pihak Samsat Labuan Bajo.
“Semua agar para oknum yang bertindak menyalahi kewenangan dapat diketahui,” ungkap Mias Ontong Kasat Pol. PP. Manggarai Barat, sambil menambahkan Pol PP tidak akan mengambil tindakan sewenang-wewnang saat menjalankan tugas, merupakan Oknum bila itu terjadi tanpa surat perintah di Labuan Bajo.
Mendengar percakapan melalui seluler floresa dengan Mias Ontong
Kasat Pol. PP Manggarai Bara, para pelaku UMKM Pantai Pede, merasa terobati dari luka serta merasa tenang karena pol pp tidak semena mena menjalan kan tugas di labuan bajo khusus nya. …(Albert).
Share this content:
