Koran-beritaindonesia.online | KOTA TANGERANG – Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Partai Golkar, Hj. Desy Yusandi, SE, yang kini menjabat di Komisi IV DPRD Provinsi Banten, menggelar reses masa persidangan ke-II tahun sidang 2024-2025.

Reses ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan Banten 8, khususnya Kota Tangerang.

Komisi IV yang membidangi kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan dan sosial menjadi ruang strategis bagi Hj. Desy Yusandi untuk memperjuangkan aspirasi warga.

Dalam reses ini, ia menegaskan komitmennya untuk mendengar langsung permasalahan masyarakat dan membawa isu-isu tersebut ke dalam pembahasan di komisinya.

“Bagian dari Komisi IV, saya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat mendapat perhatian serius, reses ini menjadi langkah awal untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat di tingkat kebijakan,” ungkap Hj. Desy Yusandi, Senin (10/02).

Acara berlangsung di Kp. Baru Kelurahan Sudimara Barat menjadi salah satu wilayah konstituen, sejumlah warga menyampaikan berbagai aspirasi seperti perbaikan fasilitas kesehatan, peningkatan akses pendidikan dan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah.

Salah satu warga, Ningsih (55), meminta perhatian lebih pada layanan kesehatan ibu dan anak dan jalan yang rusak di daerahnya yang masih kurang memadai.

Menanggapi hal tersebut, Hj. Desy Yusandi berjanji untuk membahasnya bersama instansi terkait.

“Sebagai anggota Komisi IV, saya akan memastikan layanan masyarakat menjadi prioritas utama, isu ini akan saya sampaikan langsung dalam rapat kerja dengan Dinas terkait,” tegasnya.

Selain mendengarkan aspirasi, Hj. Desy juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mensosialisasikan program-program pemerintah yang dapat dimanfaatkan masyarakat, seperti beasiswa pendidikan dan bantuan sosial untuk keluarga prasejahtera.

Kegiatan ini berlangsung hangat dan interaktif, mencerminkan kedekatan Hj. Desy Yusandi dengan masyarakat yang diwakilinya, Reses ini diharapkan dapat menjadi jembatan untuk memperkuat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah serta mempercepat realisasi kebutuhan warga di bidang kesejahteraan.

Penulis : Lp
Editor : Edward. AN.