Oleh : Karsono Hadi. 
      (Sutradara KFT ) 

Koran-beritaindonesia.online | BOGOR –
Belakangan sering dengar orang menyamakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua dengan Cultuurstelsel tanam paksa era kolonial Belanda, di media sosial, diskusi kampus, film dokumenter seperti Pesta Babi istilah “tanam paksa gaya baru” dipakai sebagai simbol kritik. Saya awalnya berpikir, ah itu cuma cara anak muda agar terdengar kritis.

Tapi setelah membaca laporan dari berbagai sumber, saya jadi bergumam jangan-jangan ada benarnya juga tapi jangan terburu-buru menyamakan, mari kita pelan-pelan.

Kesamaan membuat kita bergidik dan sekilas memang mirip, sama-sama soal penguasaan tanah skala besar sama-sama mengubah pola hidup masyarakat lokal, sama-sama ada logika produksi raksasa atas nama kebutuhan negara (dulu kerajaan Belanda sekarang ketahanan pangan nasional) dan yang paling terasa masyarakat adat sering jadi penonton di tanah sendiri.

Saya bayangkan seorang petani di Merauke Belanda dulu bilang “Kamu harus tanam kopi nila tebu” sekarang pemerintah bilang “Kamu harus dukung food estate, perkebunan sawit, tebu.”

Bedanya? Dulu pakai cambuk sekarang pakai surat perizinan dan ekskavator. tapi perasaan kehilangan tanah, kehilangan sumber sagu, kehilangan hutan adat itu mirisnya sama.

Tapi jangan salah, bedanya juga fundamental Culturstelsel lahir di zaman kolonial murni Belanda menguras Indonesia untuk mengisi kas kerajaannya yang bangkrut setelah Perang Jawa Rakyat dipaksa, tidak ada ruang protes hasilnya dijual ke Eropa. Kelaparan terjadi di mana-mana Itu eksploitasi tanpa topeng.

PSN di Papua secara resmi adalah proyek negara berdaulat untuk kepentingan nasional, ketahanan pangan pemerataan ekonomi, infrastruktur, ada jalan bandara listrik, fasilitas kesehatan, Itu cita-cita mulia, tidak seperti Belanda yang langsung mengirim hasilnya ke Amsterdam.

Indonesia tidak menjajah Papua, Papua adalah bagian dari konstitusi jadi kalau ada yang bilang “kolonialisme internal”, itu sebenarnya lebih sebagai bahasa protes bukan fakta sejarah yang identik.

Masalahnya ada dilapangan, ceritanya jadi rumit, masyarakat adat seperti Malind, Awyu dan lainnya di Merauke berulang kali protes.

Hutan adat mereka dibuka untuk perkebunan tebu dan sawit, sumber sagu makanan pokok mereka rusak Wilayah berburu lenyap yang paling sakit mereka merasa tidak pernah diajak bicara secara sungguh-sungguh.

Forum konsultasi kadang hanya formalitas datang tanda tangan lalu proyek jalan, rasa memiliki terhadap tanah itu bukan hanya soal ekonomi tapi identitas, spiritual, sejarah keluarga. Ketika hutan digusur, yang mati bukan pohon tapi cara hidup yang diwariskan turun-temurun.

Di sinilah kritik itu masuk akal Aktivis, akademisi, gereja, organisasi adat menilai pembangunan ini terlalu top down negara lebih sibuk mengejar target investasi daripada memastikan masyarakat lokal setuju.

Dan ketika suara mereka kalah oleh perusahaan besar atau aparat, muncullah istilah-istilah keras seperti “tanam paksa modern”.

Yang perlu kita ingat – Menyamakan PSN dengan tanam paksa kolonial secara harfiah adalah keliru tapi memakainya sebagai bahasa protes itu sah-sah saja dan penting, karena analogi itu mengingatkan kita, pembangunan tanpa persetujuan bisa melahirkan luka baru.

Bahwa negara modern pun bisa tergelincir menjadi serakah terhadap tanah dan sumber daya jika suara rakyat kecil diabaikan.

Sejarah kolonial seharusnya menjadi pengingat, bukan sekadar kenangan Ibarat bekas luka bisa mati rasa kalau terus kita garuk, tapi jika kita diamkan mengajarkan agar kita tidak mengulangi pola yang sama, mengambil terlalu banyak, mendengar terlalu sedikit….

Pembangunan di Papua itu penting. Infrastruktur, ketahanan pangan, investasi semua penting. Tapi untuk siapa? Apakah masyarakat adat menjadi subjek atau hanya korban yang diminta mengalah demi target nasional?

Saya teringat dialog dalam sebuah adegan di Film Pesta Babi dengan seorang penduduk asli Papua Kurang lebih Katanya, “Kami tidak anti pembangunan. Tapi jangan bangun di atas kuburan adat kami. Cukup dengar dulu, lalu bangun bersama.”

Hari ini, telinga kita masih bisa mendengar. Tapi maukah kita sungguh-sungguh mendengar? Atau kita biarkan saja bayang-bayang tanam paksa terus menghantui, karena kita terlalu sibuk dengan angka dan target, lupa dengan pemilik sah tanah itu sendiri?..

(Kompilasi dari berbagai sumber) .