(BI).Online – KOTA TANGERANG | Tidak transparan dan keliru memahami isi SOP, demikian kesan yang dirasakan oleh awak media ketika datang ke kantor Satpol PP Kota Tangerang untuk mengkonfirmasi dan menanyakan disposisi surat laporan yang dibuat tertanggal 30 Nopember 2023 lalu, dengan nomor surat : 001/01163/Unit YanMas/XI/2023 perihal adanya dugaan pelanggaran sebuah bangunan yang belum memiliki izin Perizinan Bangunan Gedung (PBB), Selasa (7/2).

Bangunan yang dimaksud terletak di Jalan KH Hasyim Ashari Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang, dalam pengamatan awak media diduga belum memiliki izin PBG, karena tidak terlihat di lokasi bangunan dipasang plang perizinan, sementara para pekerja yang berada di lokasi bangunanpun ketika ditanya menjawab tidak mengetahui.

“Saya cuma pekerja kuli tidak tahu soal itu” ucap salah satu pekerja terkesan semua yang terkait pembangunan telah dikondisikan agar tutup mulut.

Ketika dikonfirmasi ke pihak satpol PP Kota Tangerang perihal disposisi surat tersebut diatas, Sukari yang ditemui di ruang pelayanan memanggil anggotanya Toni, Toni malah menyerahkan lagi ke pihak ke tiga yang tidak ada kewenangan dan kapasitas nya.

“Ibu langsung tanyakan saja sama ini orang,” ucap Toni sambil memberikan telepon genggamnya, dalam pembicaraan sambungan telepon singkat itu, pihak ke tiga tersebut diketahui (berinisial, S) adalah Anggota LSM.

Tentu Ini sangat keliru dengan adanya SOP, bagaimana mungkin tupoksi dan kewenangan pihak Satpol PP dalam melayani masyarakat bisa diambil alih oleh pihak ke Tiga (LSM).

Kasatpol PP Kota Tangerang, Wawan Fauzi saat diminta keterangan menyikapi dengan serius kinerja anggotanya, mohon kaji ulang SOP yang berlaku dengan tegas dan komprehensif

Jurnalis dalam menjalankan tupoksinya, berhak mendapatkan informasi yang jelas, akurat dan berimbang. Hal ini tertuang dalam UU Pers no 40 tahun 1999, Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Seseorang yang dengan sengaja menghambat dan menghalangi tugas wartawan otomatis melanggar ketentuan pasal tersebut dapat diancam pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.

Jelas sikap pihak Satpol PP Toni ada kesan menutup nutupi dan menghalangi informasi yang benar kepada awak media.

(Tim Redaksi)