Koran-beritaindonesia.online | SERANG – Polemik dugaan penggunaan anggaran siluman senilai Rp233,5 miliar untuk proyek pembangunan Monumen Irigasi Cibaliung mencuat setelah aksi unjuk rasa yang dipimpin Raden Ujang Hermansyah, Ketua Harian Perkumpulan Eks Narapidana. Demonstrasi yang berlangsung selama tujuh hari di kantor Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWS C3), Serang, Banten, terus berlanjut hingga Rabu (18/12/2024).

Menurut Ujang, proyek Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Cibaliung yang berlokasi di Kecamatan Cieukesik, Kabupaten Pandeglang, mengandung kejanggalan. Proyek yang disebut memiliki total anggaran Rp233,5 miliar itu tidak tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk Tahun Anggaran 2024.

“Kami menduga ini anggaran siluman karena tidak ada kejelasan dari Kepala BBWS C3, I Ketut Jayada. Bahkan sampai saat ini beliau belum muncul apalagi menandatangani surat pernyataan terkait proyek tersebut,” ungkap Ujang saat orasi di depan kantor BBWS C3.

Dari data SIRUP LKPP yang dipaparkan, terdapat beberapa rincian anggaran yang menjadi sorotan, seperti:

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cibaliung Kanan dengan nilai Rp136,8 miliar.

2. Rehabilitasi DI Cibaliung sepanjang 1 km dengan anggaran Rp241 miliar.

Total keseluruhan mencapai Rp377,9 miliar, namun realisasi penyerapan anggaran pada akhir 2023 hanya sebesar Rp255,8 miliar. Sisa anggaran Rp122,1 miliar tidak terserap, memunculkan dugaan adanya anggaran yang tidak digunakan sesuai peruntukan.

“Ketika dikurangi pembangunan irigasi Cibaliung Kiri sebesar Rp38 miliar, ada anggaran senilai Rp217,8 miliar yang diduga fiktif,” tambah Ujang.

Ujang juga menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan BBWS C3. Laporan tersebut akan disampaikan ke Polda Banten pada Kamis (19/12/2024).

“Kami harap laporan ini ditindaklanjuti karena sudah jelas ada indikasi pelanggaran hukum yang merugikan keuangan negara,” tegas Ujang.

Minimnya Transparansi Hibah Korea

Dalam audiensi sebelumnya dengan Kepala Satuan Kerja BBWS C3, Heri, tidak ada kejelasan terkait hibah Korea yang diduga menjadi sumber dana proyek tersebut. Ujang menyoroti apakah dana sebesar Rp233,5 miliar sepenuhnya bersumber dari hibah atau ada alokasi lain yang tumpang tindih dengan anggaran lain di SIRUP LKPP.

“Kepala Satker tidak mampu menjelaskan secara detail besaran hibah yang diterima. Ini semakin menguatkan dugaan adanya manipulasi anggaran,” ujarnya.

Para demonstran mendesak Kepala BBWS C3 segera memberikan klarifikasi publik dan menandatangani surat pernyataan terkait penggunaan anggaran proyek DI Cibaliung. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, Ujang menyatakan pihaknya akan terus menggelar aksi hingga ada kejelasan.

“Kami hanya ingin transparansi dan keadilan. Jangan sampai uang rakyat disalahgunakan untuk proyek yang tidak bermanfaat,” tutupnya.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dana besar yang diduga disalahgunakan. Aparat penegak hukum diharapkan segera mengambil tindakan untuk mengusut tuntas dugaan korupsi ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

(Ali Nasution)

Editor : Edward A.N