Koran-beritaindonesia.online | SUKABUMI_ Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 menyisakan dinamika dilapangan, dari ketidak sesuaian data, sistem rayonisasi, hingga keluhan orang tua siswa.

Abdul Kohar, S.Sos.I. MM Anggota DPRD Kota Sukabumi desak Gubernur Jawa Barat, Bupati, Wali Kota, dan Mendikbudristek Abdul Mu’ti Benahi Sistem PPDB Nasional, Jumat (4/7/2025).

Abdul Kohar mengeluarkan pernyataan keras terhadap arah kebijakan sistem penerimaan siswa baru (SPMB/PPDB) yang menurutnya kian menjauh dari keadilan pendidikan.

“Saya desak Gubernur Jawa Barat, Bupati, Wali Kota Sukabumi dan Menteri Pendidikan Abdul Mu’ti untuk tidak menutup mata, dan melihat histori dari sekolah tersebut, karena banyak sekolah di negara ini erat kaitannya dengan masyarakat setempat pada saat pendirian gedung pendidikan tersebut, tentu ini menjadi satu pertimbangan untuk mengambil setiap keputusan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota,” ucapnya.

Kohar Menambahkan, sistem zonasi yang dominan telah mengorbankan anak-anak yang sebenarnya berprestasi, namun tersingkir karena alamat dan jalur yang tidak memberi ruang adil.

“Yang kaya bisa pilih sekolah yang miskin disuruh ngerti sistem, lalu keadilan itu letaknya di mana,” keluhnya pada sistem pada Pemerintah dan Daerah..

Penulis : Ali Nasution
Editor : Edward A.N