Koran-beritaindonesia.online | JAKARTA – Sepekan yang lalu para insan film merasa terhibur dari pemerintah. Karena Penganugerahan Bintang Budaya Paramadharma kepada Slamet Rahardjo Djarot, tidak seharusnya berhenti pada seremoni.

Sebagai ikon perfilman nasional, Slamet Rahardjo punya kesempatan untuk mengubah momentum ini menjadi pijakan strategis memperjuangkan regulasi perfilman yang lebih adil, meningkatkan kesejahteraan insan film, sekaligus menempatkan film Indonesia sebagai ujung tombak diplomasi budaya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh seorang pakar Perfilman Nasional dikantor Pusat Perfilman H. Usmar Ismail Jalan Rasakan Sa’id, kuningan Jakarta, Karsono Hadi, menyampaikan
Langkah awal yang paling penting adalah konsolidasi internal diantara insan film, Jumat (29/8/2025).

“Dunia perfilman kita masih terpecah ke dalam banyak organisasi, KFT, PARFI, Asosiasi Produser, APROFI dan lainnya, fragmentasi ini sering menghambat langkah besar,” ucapnya penuh semangat.

Menurut Karsono Hadi (KaHa) yang berhasil meraih Piala Citra sebagai Editor Film Layar Lebar Tahun 1987 s/d 1992, Dewan Film Nasional yang inklusif dan berfungsi sebagai think tank perlu dibangun dihidupkan kembali agar dapat menjadi mediator resmi insan film dengan pemerintah.

Dari sinilah lahir rumusan nyata tambahnya, standar honor, jam kerja wajar, perlindungan BPJS, insentif produksi, regulasi pajak yang sehat, dan perlindungan hak cipta.

Momentum penghargaan budaya ini juga bisa dijadikan simbol moral untuk mendorong revisi UU Perfilman, sebuah tim advokasi dapat bekerja sama dengan DPR dan kementerian terkait dengan membawa naskah akademik berbasis data mulai dari riset pasar, survei kesejahteraan kru, hingga perhitungan potensi devisa film.

“Publik harus dilibatkan melalui kampanye yang kuat, dengan narasi bahwa film nasional adalah martabat bangsa, dukungan media, tekanan moral ini bisa menjadi kekuatan politik,” ungkap KaHa Alumni Institut Kesenian Jakarta Fakultas Film dan Tekevisi.

Di sisi lain, lanjut KaHa film Indonesia juga bisa didorong sebagai instrumen diplomasi budaya, Indonesia selama ini dikenal lewat batik dan kuliner, tetapi belum sepenuhnya lewat film.

Festival Internasional besar seperti Cannes, Berlin, Busan atau Venice harus menjadi panggung diplomasi yang terencana, termasuk Program Indonesian Cinema Abroad bisa menghadirkan film Indonesia di pusat-pusat kebudayaan dunia bahkan perjanjian produksi bersama dengan negara-negara lain akan memperkuat posisi para insan film dalam percaturan perfilman global.

“Slamet Rahardjo juga dapat mendorong lahirnya Dana Film Nasional, semacam endowment fund untuk membiayai film budaya, dokumenter maupun film daerah. Insentif pajak sebagaimana diterapkan Korea Selatan atau Prancis bisa menjadi stimulus pertumbuhan,” sebut Karsono yang juga Sutradara Serial Drama 20 Eps “Cinta Di Awal 30”

“Distribusi alternatif melalui bioskop rakyat, OTT lokal dan festival daerah perlu didukung agar film tidak lagi terpusat di Jakarta, regulasi jam kerja dan keselamatan kerja perfilman juga harus masuk dalam undang-undang agar perlindungan bagi pekerja film tidak hanya menjadi wacana,” himbau KaHa di sela-sela kesibukannya sebagai pengurus Litbang di organisasi Karyawan Film dan Televisi (KFT) Indonesia.

Kekuatan utama Slamet Rahardjo, sambung Karsono Hadi adalah legitimasinya sebagai figur moral bukan politisi, justru disitulah daya tarik.

“Suaranya yang jernih dan bebas kepentingan dengan reputasi panjang di seni-budaya, Slamet Rahardjo dapat membangun narasi nasionalisme bahwa film adalah kitab kedua bangsa setelah sejarah, medium yang membentuk identitas kolektif. Narasi ini bisa menjadi pengikat bagi insan film sekaligus magnet simpati publik,” papar Karsono peraih Citra editor pada film Cut Nyak Dhien, Naga Bonar, Pacar ketinggalan Kereta, Taksi, Bibir Mer,
Kuberikan Segalanya dan masih banyak lagi.

Dia juga myampaikan, tentu saja hal serupa ini ada tantangan yang tidak ringan, fragmentasi insan film, resistensi birokrasi, dominasi konglomerat media dan bioskop serta keterbatasan anggaran negara bisa membuat gagasan ini terhambat.

“Namun peluangnya juga besar, tren global film Asia sedang naik, OTT membuka jalur distribusi baru dan pemerintahan baru 2025–2029 masih mencari ikon soft power., inilah ruang yang bisa diisi film Indonesia,” cetus Karsono Sutradara yang sedang mempersiapkan para crew membuat film besar layar lebar.

Dia juga menyebutkan agar momentum ini tidak berhenti di simbol, perlu ada langkah konkret. Konferensi Nasional Perfilman bisa digelar untuk menyatukan suara pasca penghargaan. Draft revisi UU Perfilman segera diserahkan ke DPR. Screening film Indonesia di kedutaan besar dapat menjadi diplomasi budaya langsung forum sineas ASEAN bisa dibentuk dengan Indonesia sebagai motor. Bahkan, film Indonesia bisa dimasukkan ke dalam kurikulum diplomasi budaya Kementerian Luar Negeri.

Jika semua ini diwujudkan, Bintang Budaya Paramadharma yang diterima Slamet Rahardjo akan menjadi lebih dari sekadar penghargaan.

“Akan menjelma menjadi alat perjuangan kolektif untuk mensejahterakan insan film, membangun regulasi yang sehat dan menempatkan film Indonesia sejajar dengan dunia, karena film bukan hanya hiburan film adalah martabat Indonesia di mata bangsa lain,” tegas Sutradara Karsono Hadi sang Juri Festival Film Indonesia sejak tahun 2018 sampai sekarang masih berkarya dan jadi juri FFI 2025

Sumber : Karsono Hadi.
Editor : Edward. AN.