Koran-beritaindonesia.online |
LABUAN BAJO – Habis gelap terbitlah terang. Kata kata ini rupanya sangat cocok untuk menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat 4 kampung di wilayah Kecamatan Boleng, Manggarai Barat, Flores-NTT.

Apresiasi ini tak hanya dari masyarakat namun juga dari pemerintah setempat seperti Camat Boleng, Yohanes Suhardi. Bagaimana tidak, Masyarakat kepulauan yang sebelumnya hanya menggunakan lampu sehen sebagai penerang, kini beralih menikmati listrik 24 jam.

Program bantuan solar energy system atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang semula membawa harapan baru bagi warga kepulauan di Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, kini menghadapi masalah pelik, sejumlah warga di Pulau Sumedang, Pontianak, Pasir Panjang dan Batu Tiga enggan membayar iuran bulanan yang telah disepakati bersama.

Padahal sejak beroperasi pada 2023 sistem listrik tenaga surya itu telah mengubah wajah kehidupan warga, penerangan dulu hanya mengandalkan lampu sehen kini berganti dengan listrik menyala 24 jam, warga bisa menggunakan kulkas, kipas angin, magic com hingga mengisi daya ponsel tanpa batas waktu.

Namun keberlanjutan program ini terancam akan dihentikan lantaran sebagian warga menolak membayar iuran, penolakan diduga dipicu oleh pengaruh salah satu warga berinisial (R), pihak yang mengklaim sebagai tokoh pemuda.

“Kami sebenarnya selama ini bayarnya lancar, tapi karena kami ditekan oleh yang namanya Ri, makanya kami tidak mau bayar, Kami sebenarnya punya uang untuk bayar iuran bulanan itu,” ujar salah satu warga yang namanya tidak ingin disebut saat ditemui belum lama ini.

Warga ini menjelaskan bahwa semenjak R pulang kampung, iapun mulai mempengaruhi warga untuk tidak membayar iuran bulanan padahal, lanjutnya uang iuran merupakan kesepakatan bersama antara donatur dengan masyarakat, uang itu digunakan untuk biaya perawatan dan biaya transportasi pagawai yang hendak melakukan pengecekan ke lokasi.

“Kami sebenarnya tidak keberatan daripada kami tidak bisa menikmati listrik, kami sudah bisa menikmati listrik seperti masyarakat perkotaan dan memang harus bayar. PLN saja dari pemerintah bayar kami khawatir nanti kalau donatur menarik kembali listrik ini, pasti kami kembali menggunakan lampu sehen, ulah dari satu orang provokasi masyarakat,” uja sumber media yang dapat dipercaya.

Warga lain mengaku bahwa soal manajemen pengelola listrik tidak ada masalah sama sekali justeru mereka menilai pengelolaannya selama ini berjalan baik dan transparan sesuai kesepakatan sejak awal dengan masyarakat.

Sampai kini masyarakat konsisten untuk membayar iuran tap, semenjak R selesai kuliah dari Makasar dia mulai provokasi masyarakat untuk tidak bayar.

“Kalau pengelola kami anggap masih baik tidak ada masalah cuma itu masyarakat telah dipengaruhi oleh anak muda R untuk tidak membayar.,” kata warga lainnya.

Berdasarkan kesepakatan awal, iuran bulanan yang dibayarkan warga bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk menutup biaya operasional dan perawatan sistem. Setiap rumah dengan daya 1.000 watt dikenai biaya Rp400 ribu per bulan, sementara daya 600 watt sebesar Rp200 ribu.

Dana itu digunakan untuk pemeriksaan rutin, perawatan alat (maintenance), serta biaya transportasi petugas dari Labuan Bajo menuju wilayah kepulauan yang hanya bisa diakses dengan perahu.

Padahal awalnya Camat Boleng sempat mengapresiasi atas niat baik dari pihak yang punya niat baik untuk hadirkan listerik pada masyatakat kepulauan.

“Masyarakat sangat bersyukur sekali dan berterimakasih kepada pihak swasta yang sudah membantu warga setempat karena menggunakan lampu PLN sebagai penerang.,” ujar Yohanes Suhardi selaku Camat Boleng beberapa waktu lalu, Kamis (13/11/2025).

DIa menjelaskan bahwa semenjak masuknya listerik ini, kini masyarakat setempat sudah bisa menggunakan kulkas, kipas angin, Mejik, dan bisa cas Hp kapan saja.

“Jadi warga tidak susah lagit sudah aman sekali warga sangat bersyukur sekali sekarang,” ujarnya.

“Kami berterimakasih kepads para pihak telah memperhatika kebutuhan listrik di kepulauan kini bearlih ke listrik panel solar,” ujarnya menambabkan.

Sementara itu, Kanisius salah satu pihak pengelola di lapangan menjelaskan bahwa untuk iuran yang diterima dari masyarakat kegunaannya kedepan murni untuk menambah jaringan bagi rumah rumah yang saat ini belum terjangkau listrik.

“mereka bayar bukan lah untuk profit tapi untuk tujuan sosial yang kedepannya bisa membantu untuk menghidupkan rumah lain yang tdk terjangkau listrik,” ucap Kanisius yang didampingi oleh Asisten 1 Hila Madin juga ikut hadir.

Dia juga sempat menjelaskan bahwa sesungguhnya masyarakat sudah sangat lama tidak mau bayar iuran bulanan. Hal ini menjadi kesulitan bagi pihaknya untuk datang ke pulau untuk melakukan pengecekan.

“Saya hanya menghendaki alat itu bisa di ambil dan tetap bisa berguna di Labuan Bajo untuk menghidupkan internet di daerah Manggarai yang tidak terjangkau listrik, sehingga anak anak bisa belajart,” ucapnya.

Penulis : Marselino/ Awi.
Editor : Edward. An.