Koran-beritaindonesia.online | JAKARTA — Gerakan Masyarakat Pemerhati Pembangunan (GEMPA) Sulawesi Tenggara menyatakan kesiapan penuh untuk menggelar aksi tandingan di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Markas Besar Kepolisian RI. Aksi ini digagas sebagai bentuk perlawanan terhadap sekelompok oknum pemuda yang diduga menggunakan aksi demonstrasi sebagai alat menekan pejabat demi memperoleh keuntungan finansial.

Ketua GEMPA Sultra, Raden Salianto, mengecam keras tindakan tersebut dan menilai perilaku itu telah merusak marwah perjuangan pemuda di Sulawesi Tenggara.

“Ini penjahat, bukan aktivis. Gerakan seperti ini menciderai moral perjuangan pemuda. Kami bukan sedang membela RB (Anggota DPR RI) atau BWS Sultra, tetapi tindakan meminta uang atas dasar tuduhan sepihak tidak boleh dibiarkan,” tegas Raden, Sabtu (22/11).

GEMPA menilai bahwa serangkaian tuduhan yang diarahkan kepada RB serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi Tenggara tidak memiliki dasar hukum maupun data pendukung yang memadai. Gerakan yang dilakukan tanpa kajian komprehensif, menurut GEMPA, berpotensi membentuk opini publik yang keliru.

“Gerakan yang dilakukan tanpa kajian hanya menyesatkan opini publik dan menggerus nilai-nilai intelektual gerakan pemuda,” ujar Raden.

Penjelasan Soal Program P3TGAI

Untuk meluruskan informasi yang dianggap sengaja dipelintir, GEMPA menjelaskan bahwa program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) merupakan program pemberdayaan masyarakat yang sepenuhnya dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air). Dana program disalurkan langsung ke rekening kelompok penerima manfaat.

“Tidak ada pihak ketiga yang mengelola anggaran itu. Kelompok P3A bertanggung jawab langsung menjalankan pekerjaan sesuai juknis Kementerian PUPR,” jelas Raden.

GEMPA menegaskan bahwa jika terdapat dugaan penyimpangan, maka penyelesaiannya harus melalui mekanisme hukum resmi, bukan lewat aksi provokatif yang sarat kepentingan.

“Publik butuh informasi yang jernih, bukan spekulasi yang menyesatkan,” tegas Raden, yang juga dikenal sebagai pendiri 21 organisasi masyarakat.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral, GEMPA Sultra berencana menggelar aksi damai di Jakarta dalam waktu dekat. Aksi tersebut bertujuan memberikan klarifikasi publik, menyajikan edukasi berbasis data, dan meluruskan informasi keliru mengenai pelaksanaan program P3TGAI di Sulawesi Tenggara.

“Aksi kami edukatif, bukan provokatif. Kami ingin mengembalikan gerakan pemuda pada nilai rasional, beretika, dan konstruktif,” tutup Raden Salianto.

Aksi tandingan ini diharapkan dapat menjadi titik balik bagi gerakan pemuda agar kembali berpijak pada integritas, kajian ilmiah, dan semangat pembangunan daerah yang konstruktif. (red)